rancangan undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh. 714,2 triliun: Defisit: Rp868 triliun % terhadap PDB: 4,85%: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (disingkat APBN 2022). rancangan undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh

Dalam konteks APBN Indonesia, tahun fiskal yang digunakan adalah dari Januari-Desember. Apabila RAPBN tersebut disetujui DPR maka selanjutnya akan disahkan menjadi APBN melalui. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1978/1979 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 7. Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945 menyatakan,. jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 316 WP pemanfaat insentif. (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan Indonesia . Ayat (3): "Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu". Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017. Glosarium. Tujuan penyusunan APBN adalah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23. Jenis. anggaran Belanja Pemerintah Pusat;. Diajukan oleh: Presiden Joko Widodo. Rancangan Undang-Undang yang diajukan olehMenimbang. 2. APBN berskala nasional atau negara, sedangkan APBD berskala regional, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat,. Tujuan APBN adalah. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Keempat, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; Dec 7, 2019 · (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Jawaban yang benar adalah d. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; b. keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang–undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar– besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan Undang–Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 2. Landasan hukum dibuatnya APBN yaitu terdapat dalam salah satu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 470. Selambat-lambatnya pada akhir Tahun Anggaran 1978/1979 oleh Pemerintah diajukan. Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang. Setelah melalui pembahasan, Parlamen menetapkan Undang-Undang tentang. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;. APBD ditetapkan. disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (disingkat APBN 2020) adalah rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2020. undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. [1] Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan. Sep 26, 2021 · Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1. (3) Berdasarkan kerangka. rencana, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang. 8. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan eksekutif: Kekuasaan melaksanakan undang-undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama 4. 1. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalan. Jul 28, 2020 · Dengan diperkuat dalam Pasal 20A UUD NRI 1945 dimana DPR memiliki fungsi anggaran yakni salah satunya adalah memberikan persetujuan atas RUU APBN yang diajukan oleh Presiden. Subjek. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas RAPBN yang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ikhtisar. Jenis. DPD. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam ketentuan pembuatannya, APBN mengacu pada dasar hukum yang mengaturnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut. Menimbang. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. UU ini mengatur mengenai APBN TA 2023, yang terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; b. secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui . Seperti yang telah disebutkan, dalam prosesnya pemerintah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah D. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang. 06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja diajukan oleh presiden untuk membahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan. (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. Mekanisme hak budget Parlemen Indonesia Paska Perubahan UUD 1945 muncul dalam Pasal 23 Ayat (2) yang menyatakan: “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh. Presiden mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Dalam ketentuan pembuatannya, APBN mengacu pada dasar hukum yang mengaturnya. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan. Fungsi APBN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. 7. Serta memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang–undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar– besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan Undang–Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan RakyatHal ini dipertegas lagi dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 15 ayat (6) yang berbunyi “Apabila DPR tidak menyetujui RUU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran sebelumnya”. c. Tak hanya hari-hari. 4. 1 Latar Belakang. Undang. Tahun. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (Pasal 20 Ayat 4). Pasal 1 . Pengertian APBN. Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan memiliki peranan vital dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN sehingga mendapat sebutan penjaga keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk. Lembaga legislatif biasa disebut sebagai Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Undang-Undang tentang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran. (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat perundang-undangan negara. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan. menyebutkan bahwa rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan berikutnya. Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, beserta Nota Keuangannya. Berdasarkan pasal 23 UUD 1945, dalam penyusunan APBN diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. 463,0 triliun: Total belanja: Rp3. Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. A. UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan. 7. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Daftar anggaran yang mengandung penerimaan sistematis dan rinci dan rencana pengeluaran untuk tahun fiskal negara 1 Januari – 31 Desember. Jan 9, 2023 · Rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR. · Fungsi pengawasan DPR dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pengawasan terhadap kebijakan. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar. RAPBN ini kemudian diajukan ke DPR. Pengertian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. TENTANG. Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK Pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Pelaksanaan keuangan Negara oleh pemerintah dilaksanakan secara bertanggungjawab. TAHUN ANGGARAN 2012. · Fungsi anggaran DPR berupa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan Presiden. hal ini dipertegas lagi dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 15 aayat (6) yang“Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD”. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang (Pasal 20 ayat 4). Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, yang tertuang pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1. Perlu diingat bahwa Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) didasarkan pada. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. APBN kependekan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. : a. Simak penjelasan tentang perbedaan antara RUU (Rancangan Undang-Undang) dan UU (Undang-Undang) beserta proses pembentukannya menurut peraturan di Indonesia. Pasal 23 Ayat (1) “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) diajukan oleh presiden. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Beleid itu akan menjadi acuan pengelolaan uang negara pada tahun depan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan. Pada pelaksanaannya, APBN dipayungi oleh produk hukum. Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017. 23 Ayat (2) UUD 1945, rancangan undang–undang angaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Daftar anggaran yang mengandung penerimaan sistematis dan rinci dan rencana pengeluaran untuk tahun fiskal negara 1 Januari – 31 Desember. Di artikel ini kita akan bahas langkah penyusunan Anggaran Belanja Pendapatan. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Memberikan persetujuan atas RUU tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diajukan Presiden;Menerima dan membahas masalah Rancangan Undang-undang (RUU) yang diajukan oleh DPD. com, Jakarta Pengertian APBN berkaitan dengan catatan keuangan negara. Jika DPR tidak. Dec 2, 2021 · Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Dasar Hukum APBN [sunting | sunting sumber]. Nah, pengajuan anggaran belanja negara dan daerah lebih kompleks, Squad. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana. ) Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. : a. kemakmuran rakyat. Pasal 23 UUD 1945 Sebelum Amandemen. 2. pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan. dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan. Robo Expert. 3. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Aug 30, 2023 · Pengertian APBN. Menimbang : a. Pasal 23. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. May 11, 2015 · (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. bahwa APBN. Menimbang: a. Tahun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia. Pasal 23 (2): Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah. 30 September 2021: Disahkan Presiden: 27 Oktober 2021: Undang-Undang: Nomor 6 Tahun 2021: Total pendapatan: Rp1. Anggaran pemerintah. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab. Perwakilan. Lihat selengkapnyaRancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan.